Rully Soekarta: PKP Harus Kembali ke Ruh Keadilan dan Persatuan
JAKARTA_Balidokumenter.com Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Persatuan (PKP) yang digelar pada 15 Januari 2026 di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta, menjadi momentum krusial bagi partai yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami keterpurukan serius.
Bukan sekadar pergantian kepemimpinan, Munas ini diposisikan sebagai titik “kelahiran kembali” (reborn) PKP setelah gagal menjadi peserta Pemilu dan mengalami disfungsi organisasi dari pusat hingga daerah.
Dewan Pembina PKP, Rully Soekarta, secara terbuka mengakui bahwa kegagalan masuk pasar pemilu telah mengguncang seluruh struktur partai.
“Di pasar pemilu itu, semua struktur dari pusat sampai daerah goncang. Secara de facto, kita seperti bubar. Fungsi partai tidak berjalan,” ujar Rully.
Namun secara hukum, PKP tetap eksis. Dalam situasi vakum kepemimpinan dan tidak berfungsinya struktur eksekutif partai, Dewan Pembina mengambil alih kendali organisasi sesuai dengan hierarki dan ketentuan internal partai.
Dewan Pembina Ambil Alih,
Demi Menyelamatkan Organisasi
Menurut Rully, kondisi partai pasca-gagal pemilu semestinya dijawab dengan konsolidasi daerah, pembenahan organisasi, serta persiapan Munas untuk melahirkan ketua umum definitif, yang dapat memenejeri PKP kedepan sesuai dengan nama Keadilan Dan Persatuan
Dalam konteks legalitas, PKP hanya mengacu pada kepengurusan yang sah, dan mengurut SK terakhir yg ada di Kemenkum
Menolak Ketua Umum Bermental Kekuasaan
Lebih jauh, Rully menegaskan bahwa Munas PKP tidak dimaksudkan untuk melahirkan ketua umum yang berorientasi kekuasaan. Bagi PKP, ketua partai bukanlah “penguasa”, melainkan MANAJER organisasi politik.
“Ketua partai posisinya sangat tinggi. Yg Ketua partai seharusnya bukan raja, bukan pencari kekuasaan,” katanya tajam.
PKP kembali pada wasiat dari FOUNDING FATHER dimana rakyat sebagai pemilik bangsa ini menjadi penentu arah dan aspirasi untuk negara
Kritik terhadap Dominasi Partai dalam Negara
PKP dengan Ketua Umum yang baru akan menjalankan organisasi sesuai dengan tema visi misi awal para pendiri menjaga keadilan dan persatuan lebih kokoh.
Kata Rully, Indonesia adalah negara satu satunya di dunia yang bangsanya dulu merdeka, lalu baru membentuk negara sebagai organisasi untuk mengelola bangsa dan negara dengan bukti proklamasi 17 Agustus 1945 dilakukan atas nama bangsa, bukan negara. Membuktikan bahwa rakyatlah yang menjadi pemilik
Kembali ke cita-cita Pendiri PKP
Dalam konteks inilah PKP berupaya kembali pada ruh awal pendiriannya “Keadilan dan Persatuan”, menurut Rully, bukan sekadar label, melainkan peringatan bahwa jika politik kehilangan keadilan dan persatuan, bangsa akan tersesat.
Proses Penjaringan: Musyawarah, Bukan Voting
PKP tidak memilih ketua umum melalui voting terbuka di arena Munas.
Proses dilakukan jauh hari melalui mekanisme penjaringan tertutup berbasis kriteria.
“Kami tidak hitung kepala, tapi hitung isi kepala. Musyawarah itu berilmu,” tegas Rully.
Tim penjaringan menyusun kriteria kepemimpinan periode 2026–2031, lalu menjaring nama nama yang diajukan oleh tim penjaringan.
Bila ada lebih dari satu calon, sesuai kriteria akan di ranking. Kl yg rangking pertama bersedia maka proses selesai. PKP mengindar dari proses kontestasi untuk menghindari perpecahan
Isfan Fajar Satryo dan Isu Dinasti Politik
Nama Isfan Fajar Satryo, putra Try Sutrisno, muncul sebagai kandidat hasil proses penjaringan.
Pak Try tidak pernah mendorong putranya dalam karir bahkan selalu menghindar bicara soal itu
Menurut Rully, Isfan maju bukan karena didorong ayahnya melainkan melalui proses diskusi panjang, refleksi kesadaran pribadi setelah memahami kondisi bangsa dan partai.
Ini proses hampir 7 – 8 tahun bukan instan dan beliau tidak mau disebut ketua umum tetapi MANAJER ujar Rully
Latar Belakang Sipil dan Tantangan Generasi Z
Isfan Fajar Satryo dinilai memiliki latar belakang yang relevan dengan tantangan politik ke depan: berlatar sipil, lahir dalam keluarga TNI, berpengalaman di dunia usaha, memimpin beberapa organisasi, serta memiliki jejaring luas lintas generasi.
PKP juga menyadari pergeseran demografi pemilih, di mana lebih dari 60 persen kini berasal dari generasi milenial dan Gen Z.
“Mereka butuh pemimpin yang rasional, dan punya empati sosial,” kata Rully.
Struktur Baru, Rasa Memiliki Bersama
Ke depan, PKP tidak akan membangun struktur berbasis loyalitas buta, melainkan sense of belonging.
“Bukan hormat berlebihan pada ketua, tapi rasa bertanggung jawab terhadap keputusannya,” jelas Rully.
PKP ingin memastikan bahwa kader bukan sekadar pekerja politik, tetapi subjek yang ikut memikul tanggung jawab moral dan sosial.
“Kalau rakyat kuat, negara tenang. Kalau elite nikmat, rakyat runtuh, konflik pasti datang.” imbuh Rully.
Politik sebagai Jalan Etik
Munas PKP 2026, dengan demikian, tidak sekadar agenda organisasi, melainkan pernyataan sikap ideologis
PKP dengan ketua umum yg baru berharap untuk dapat mengimplementasikan secara riil keadilan dan persatuan
(Emha_Beng Aryanto)
＼ Get the latest news ／
