Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gema Nusantara (Genus) mengingatkan pentingnya menjaga operasional PLTGU Pemaron sebagai salah satu Objek Vital Nasional (OBVITNAS) yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi di Bali.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Badan Eksekutif LSM Genus Anthonius Sanjaya Kiabeni menyikapi dinamika yang berkembang terkait gangguan suara bising dari salah satu mesin pembangkit di PLTGU Pemaron, usai menemui Pimpinan DPRD Buleleng, Senin (8/6/2026).
Menurut Anthonius, persoalan yang dikeluhkan masyarakat memang perlu mendapatkan perhatian serius. Namun di sisi lain, keberlangsungan operasional pembangkit juga harus menjadi pertimbangan bersama mengingat pentingnya pasokan listrik bagi masyarakat Bali.
Ia mengingatkan bahwa Bali belum lama ini pernah mengalami pemadaman listrik massal (blackout) yang berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
“Pemerintah saat ini sedang berupaya memperkuat ketahanan energi dan mendorong kemandirian listrik Bali agar peristiwa padam total tidak kembali terulang. Karena itu, keberadaan pembangkit listrik menjadi sangat penting,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun LSM Genus, kapasitas pembangkit listrik di Bali saat ini mencapai sekitar 1.249 megawatt, sementara beban puncak tertinggi tercatat sekitar 1.238 megawatt. Selisih yang relatif kecil tersebut dinilai menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan listrik apabila terjadi gangguan pada salah satu pembangkit.
Terkait keluhan kebisingan yang muncul dari operasional PLTGU Pemaron, Anthonius menyebut sejumlah opsi telah ditawarkan kepada warga terdampak, mulai dari bantuan sosial hingga penyewaan rumah sementara selama proses penanganan gangguan berlangsung.
“Persoalan mesin yang menimbulkan kebisingan bersifat sementara dan tidak permanen. Karena itu berbagai solusi yang telah ditawarkan kepada masyarakat patut dipertimbangkan bersama,” katanya.
Anthonius menegaskan bahwa PLTGU Pemaron merupakan objek vital nasional yang perlu mendapat dukungan seluruh pihak agar tetap dapat beroperasi dengan baik demi menjaga keandalan sistem kelistrikan Bali.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menyikapi persoalan tersebut secara bijaksana serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu ketegangan maupun mengganggu stabilitas daerah.
“Hak dan kewajiban masyarakat harus tetap diperjuangkan, namun juga perlu mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, termasuk hak masyarakat Bali dalam memperoleh pasokan listrik yang andal,” tandasnya.(ant)
＼ Get the latest news ／
