GEROKGAK,BALI DOKUMENTER.COM
Badan Kerjasama (BKS) LPD Kecamatan Gerokgak menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang aspek hukum manajemen kredit bagi lembaga LPD di Kecamatan Gerokgak Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen kredit menuju LPD yang sehat dan mandiri
Acara bimtek berlangsung pada Jumat (7/11/2025) di aula hotel Gahwana resort Menjangan, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak oleh Ketua BKS LPD Buleleng, Made Nyiri Yasa, S.Sos, M.MA didampingi oleh ketua BKS LPD kecamatan Gerokgak,Made Wintana, SE
Pembukaan peserta. Bimtek kali ini diikuti 14 LPD SE kecamatan Gerokgak menghadirkan narasumber dari Bank BPD Bali cabang Seriritr, khususnya dari unit pelayanan kredit. dan kajian hukum oleh ketua PERADI Singaraja, Kadek Doni Riana,SH,MH
Dalam sambutannya, ketua BKS LPD Made Nyiri menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, terutama dalam aspek hukum manajemen kredit. “Pelatihan ini merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas SDM.
Tujuannya adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan Pengurus LPD di bidang kredit, memahami risiko dan mitigasi kredit, serta memiliki pengetahuan terkait penyelesaian jika ada kredit yang bermasalah, yang berkaitan dengan aspek hukum
Disebutkan, bimtek perkreditan LPD dan prespektif hukum ini adalah sebagai bahan motivator. Hadirnya LPD adalah sebagai fungsi penyeimbang dalam tata kelolah keuangan yang mengacu pada perda dan ketentuan awig awig adat.
Selama ini LPD tetap mengacu pada hukum adat, karena rahimnya LPD adalah hukum adat yang menjadi landasan utama.bicara soal hukum adat cukup luas, misalnya awig, hasil perarem atau kesepakatan. Jika terjadi persoalan.yang cukup serius yang berkaitan dengan sistim perkreditan yang melibatkan Anata debitur dan kreditur makanya yang perlu dikedepankan adalah hukum adat.
Ia juga menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya agar seluruh LPD di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi dapat mewujudkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) yang baik dalam rencana kerja masing-masing.
“Kerjasama dengan BKS LP-LPD Bali dan BPD Bali sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan juga bisa dilakukan di kecamatan-kecamatan lain sehingga tantangan kita ke depan dalam peningkatan SDM, persaingan, dan pengelolaan LPD selalu mengedepankan aturan main dalam hukum adat,”ujar pria rama senyum ini.
sementara ketua BKS LPD kecamatan Gerokgak, Made Wintana mengapresiasi para peserta bimtek yang mengangkat topik management LPD dan kajian hukum. Menurutnya, lembaga berkaitan dengan keuangan pasti tidak lepas dari persoalan hukum.
Pelatihan yang diikuti oleh perwakilan ketua LPD se-Kecamatan Gerokgak khususnya karyawan di bidang kredit, memberikan materi terkait permohonan kredit, analisa kredit, hingga penyelamatan kredit.
Diharapkan, melalui pelatihan ini, profesionalisme dan kualitas SDM pengelola kredit di LPD semakin baik sehingga LPD Kecamatan Gerokgak bisa sehat dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian di desa adat.
Sementara dari aspek hukum BKS LPD memgahadirkan ketua PERADI Singaraja, Kadek Doni Riana, SH, MH
Selain untuk peningkatan kualitas SDM, pelatihan ini juga menjadi ajang untuk saling mengenal dan memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan antar LPD se-Kecamatan Gerokgak. “Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk LPD yang lebih profesional dan berkualitas dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” tutupnya.
Acara ini mencerminkan komitmen BKS LPD dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas SDM demi keberlanjutan dan kesehatan LPD. Dengan adanya pelatihan seperti ini, diharapkan LPD di Bali dapat terus berkontribusi positif bagi perekonomian lokal, menjaga semangat kebersamaan, dan menghadapi tantangan masa depan dengan lebih
Dijelaskan, KDR sapaa. akrab Kadek Doni Riana, LPD merupakan produk lembaga keuangan yang lahir dari rahim adat. Artinya aspek hukum adat lebih diprioritaskan. Selama ini eksistensi LPD di Buleleng dan bahkan di Bali memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan perekonomian masyarakat Bali khusunya berkaitan dengan jasa keuangan
Bicara soal regulasi, kata ketua PERADI Singaraja ini, LPD sudah mengacu pada perda dan hukum adat di Bali.”yang berkaitan dengan jasa keuangan tentu tidak lepas dari aspek hukum. Namun yang terpenting adalah membangun komunikasi dan pola pendekatan humanis (Yasin)
＼ Get the latest news ／
